Sosial Humaniora Bukan “Pemadam Kebakaran”

Di tengah laju pembangunan fisik yang masif dan kebijakan yang bergerak cepat, sering kali muncul pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah manusia ikut bertumbuh bersama pembangunan itu sendiri? Pertemuan Presiden dengan sekitar 1.200 rektor dan guru besar bidang sosial humaniora di Istana Kepresidenan pekan lalu menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali arah pembangunan nasional. Bukan hanya soal apa yang dibangun, tetapi siapa yang dimanusiakan di dalamnya. Momentum ini harus ditangkap bukan untuk sekadar merayakan kebangkitan sosial humaniora, tetapi untuk melakukan integrasi strategis antara ilmu sosial humaniora dan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) guna membangun Indonesia yang lebih utuh.

Selama ini, kita terjebak dalam dikotomi usang yang memandang STEM dan sosial humaniora sebagai dua kutub berseberangan. Padahal, masalah bangsa kita bersifat multidisiplin. Misalnya: hoaks massal di platform digital, itu bukan sekadar canggihnya aplikasi atau rumitnya algoritma melainkan persoalan sosiologi komunikasi masyarakat. Lihat juga persoalan disrupsi tenaga kerja pada sektor logistik dan transportasi daring, yang tidak hanya bicara soal otomasi teknis, tetapi juga mengenai etika kerja dan perlindungan kemanusiaan. Seringkali, kegagalan program pemerintah disebabkan oleh adanya jurang pemisah antara kebijakan yang teknokratis dengan realitas perilaku masyarakat yang sangat kompleks. Sosial humaniora tidak boleh hanya menjadi “pemadam kebakaran” yang baru dipanggil saat api konflik sosial berkobar atau saat kebijakan menemui jalan buntu di masyarakat, melainkan harus duduk setara sejak awal sebagai arsitek kebijakan.

Untuk itu, kita membutuhkan terobosan kebijakan yang konkret. Pertama, pemerintah perlu menerapkan mekanisme Social Impact Assessment yang mengikat secara hukum dalam setiap proyek strategis nasional sebagai sister document dari AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Setiap proyek strategis harus menyertakan kajian mendalam tentang dampak sosiologis, kultural, dan etika, yang disusun oleh pakar independen. Ini adalah investasi untuk mencegah konflik dan memastikan pembangunan diterima masyarakat.

Kedua, mengintegrasikan ahli etika dan ilmuwan sosial humaniora ke dalam dewan pengarah pengembangan teknologi kritis, seperti kecerdasan artifisial dan bioteknologi. Inovasi tanpa rambu etika adalah petaka. Kehadiran mereka di meja perencanaan akan memastikan kemajuan teknologi tidak menginjak-injak nilai kemanusiaan dan keadilan.

Ketiga, reformasi ekosistem riset. Dana triliunan rupiah harus dibarengi dengan perubahan indikator keberhasilan. Riset humaniora harus diarahkan untuk menghasilkan dampak kebijakan dan solusi sosial, bukan hanya publikasi di jurnal. Perguruan tinggi perlu membuka policy lab yang menjembatani teori dengan kebutuhan riil birokrasi.

Tantangan terbesar kini justru ada di pundak akademisi sendiri. Momentum ini adalah panggilan untuk turun dari menara gading, meninggalkan romantisme wacana yang elitis, dan bergulat dengan kompleksitas riil pembangunan. Mereka harus mampu menerjemahkan teori filsafat, sosiologi, dan sejarah menjadi prototipe kebijakan yang operasional.

Pembangunan nasional ibarat mendirikan sebuah rumah besar. STEM menyediakan rangka, beton, dan teknologi otomasinya. Namun, tanpa sentuhan sosial humaniora yang merancang tata ruang kehidupan, harmoni sosial, dan fondasi nilai, rumah itu akan menjadi gedung mewah yang megah namun sepi dan tidak manusiawi. Dana 12 triliun yang digelontorkan untuk riset adalah modal awal. Kini, waktunya membangun kolaborasi yang nyata. Mari jadikan pertemuan di Istana itu sebagai titik balik: saat kebajikan sosial humaniora menjadi ruh yang menghidupkan kemajuan bangsa kita.

Penulis: 

Raden Bima Adi, M.Th., M.A., Ph.D.

Dekan Fakultas Kependidikan dan Humaniora

Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta